Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel menolak gencatan senjata dalam perangnya melawan Hamas. Terdapat 14 negara yang juga menolak gencatan senjata tersebut dalam pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara tersebut antara lain Austria, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hungaria, Israel, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Republik Nauru, Papua Nugini, Paraguay, Tonga, dan Amerika Serikat.
Sementara itu, terdapat 120 negara yang menyetujui gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta 45 negara yang abstain atau tidak memberikan suara. Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menyetujui seruan gencatan senjata.
Majelis Umum PBB telah menyerukan gencatan senjata yang bersifat segera, tahan lama, dan berkelanjutan antara Israel dan Hamas. PBB juga menuntut akses bantuan tanpa hambatan ke Jalur Gaza yang terkepung serta seluruh pihak untuk mematuhi hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.
Walaupun resolusi tersebut tidak menyebutkan nama Hamas, PBB menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat untuk semua warga sipil yang ditawan secara ilegal. PBB juga mengutuk serangan terhadap warga sipil di Palestina dan Israel.
Mosi yang diajukan oleh Yordania ini tidak memiliki kekuatan mengikat, namun memiliki bobot politik yang menunjukkan isolasi internasional yang dihadapi oleh AS dan Israel ketika Israel meningkatkan operasi daratnya. Upaya untuk menuntut pembebasan sandera segera yang diajukan oleh Yordania mendapatkan dukungan sebanyak 88 suara, namun gagal memenangkan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan.
Ini merupakan pertama kalinya PBB memiliki pandangan kolektif terkait krisis di Timur Tengah setelah empat upaya sebelumnya gagal mencapai posisi bersama di Dewan Keamanan PBB akibat penggunaan veto oleh Rusia atau Amerika.
