Harga Saham Vale harus Murah dengan Divestasi 14%

by -75 Views

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa rencana akuisisi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) oleh Holding BUMN Tambang MIND ID masih terkendala pada negosiasi harga. Rencananya, saham INCO yang akan dialihkan ke MIND ID sebesar 14%.

Arifin berharap Vale Canada Limited (VCL) selaku pemegang mayoritas saham dapat memberikan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dengan begitu, tidak akan memberatkan keuangan MIND ID. “Negosiasi akan berlangsung tapi kita minta Vale memberi harga murah,” kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (4/12/2023).

Saat ini, kepemilikan saham Indonesia di INCO melalui MIND ID baru sebesar 20%, dan sekitar 21,18% tersebar di pasar saham Indonesia. Artinya, jika penambahan saham hanya 14%, maka MIND ID akan memiliki 34% saham INCO.

Sementara itu, pemegang mayoritas saham INCO saat ini dipegang oleh Vale Canada Limited (VCL) dengan komposisi 43,79% saham, kemudian Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) sebesar 15,03%. “Mayoritas saham iya, tapi kan ini kan harus joint management lah supaya ada governance yang baik,” kata Arifin.

Meski demikian, Arifin belum dapat membeberkan lebih rinci besaran porsi saham milik siapa yang akan banyak dikurangi. “Iya Vale Canada, sebagian dari Sumitomo,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa pemerintah mempunyai posisi tawar yang cukup kuat untuk menekan harga saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Menurut dia, pemerintah sangat memungkinkan melakukan intervensi kepada Vale Canada Ltd (VCL) selaku pemegang saham mayoritas INCO agar memberikan harga di bawah pasar. Mengingat, divestasi saham ini merupakan syarat bagi INCO untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Di samping itu, proses perpanjangan IUPK ini juga menjadi salah satu variabel yang memperkuat posisi pemerintah untuk daya tawar mendukung MIND ID menguasai saham mayoritas dan menjadi pengendali keuangan di INCO.

Ramson menjelaskan bahwa dari sisi perundang-undangan, pemerintah bisa saja mengambil-alih lahan konsesi tambang milik INCO dan memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. “Tapi ini kan tidak, jadi ini win-win solution dari pengalihan kekuasaannya harus ke MIND ID,” ujarnya.