Pemerintahan Jepang mengumumkan bahwa Jepang, Filipina, dan Amerika Serikat (AS) akan bekerja sama untuk melindungi kebebasan Laut China Selatan dan meningkatkan keamanan di Manila, ibu kota Filipina.
Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan bahwa kerja sama trilateral ini bertujuan untuk melindungi kebebasan laut tersebut. Kishida menyampaikan hal itu dalam kunjungannya di hadapan kongres Filipina di Manila pada Sabtu (4/11/2023), seperti dilansir oleh Reuters.
Konflik antara China dan Filipina terjadi bulan lalu tentang tabrakan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Kapal-kapal China menghentikan kapal-kapal Filipina yang memasok pasukan ke sana.
China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk zona ekonomi eksklusif bagi Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Namun, pengadilan arbitrase pada tahun 2016 menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum.
Meskipun Jepang tidak memiliki klaim apa pun atas Laut China Selatan, mereka memiliki sengketa maritim dengan China di Laut China Timur. Kishida menyatakan bahwa Jepang akan terus berkontribusi pada peningkatan keamanan Filipina untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Kishida dan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, telah sepakat untuk memulai negosiasi mengenai kesepakatan timbal balik akses pasukan guna memperkuat kerja sama militer.
Selain itu, Jepang setuju untuk memberikan Filipina radar pengawasan pantai sebagai proyek kerja sama pertama di dunia di bawah program Bantuan Keamanan Resmi (OSA). Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pencegahan negara-negara mitra Tokyo. Radar ini akan ditempatkan di lima wilayah terpisah di sepanjang pantai Filipina.
Radar-radar tersebut merupakan jenis radar tetap yang akan digunakan oleh angkatan laut Filipina untuk pengawasan pantai, namun tidak ada rincian lebih lanjut mengenai lokasi penempatan radar-radar tersebut.
