Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa impor makanan khususnya beras akan terus dilakukan, terutama untuk bahan pangan yang berperan dalam kenaikan inflasi di dalam negeri.
Pemerintah juga akan terus mendukung ketahanan di sisi permintaan dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Hal tersebut disampaikan saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2023.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengendalikan harga melalui berbagai langkah, seperti subsidi, intervensi harga, dan pasokan barang yang mendapatkan tekanan. Meningkatkan ketersediaan pasokan terutama untuk beras impor dan bahan makanan lainnya yang berkontribusi terhadap inflasi.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diperpanjang hingga Desember 2023, terutama bagi kelompok masyarakat miskin sekitar 18,8 juta keluarga. Tambahan bansos ini diberikan kepada penerima sembako sebanyak 21,3 juta kelompok penerima manfaat sembako. Mereka akan menerima 10 kg beras setiap bulannya mulai dari September hingga Desember. Sedangkan BLT tunai diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima selama 2 bulan, yakni November dan Desember.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengendalikan harga bahan pangan selain beras, seperti jagung dan gula. Melalui dana cadangan pangan pemerintah dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta Bank Indonesia dalam forum pengendalian inflasi daerah.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa inflasi pada bulan Oktober 2023 mencapai 2,56% secara tahunan, naik dari posisi September yang sebesar 2,28%. Inflasi volatile food mencapai 5,54%, naik dari September yang sebesar 3,62%. Oleh karena itu, pemerintah bekerja untuk mengatasi isu ini terutama pada sektor pangan, khususnya beras.
Dengan adanya penambahan pasokan beras impor yang jumlahnya sangat memadai, diharapkan dapat menurunkan inflasi.
Sri Mulyani Menyatakan Indonesia Tidak Akan Menutup Impor Beras
