Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan kritis. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang dianggap sebagai akar permasalahan utama. DPRD bersama dengan para pegiat lingkungan telah mengeluarkan kritik terhadap keberadaan KJA ini. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA tersebut menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah beroperasi sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD memberikan tekanan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut dalam upaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat, termasuk nelayan lokal dan juga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
