Indonesia sedang menghadapi salah satu masalah ekonomi yang paling kritis: aliran keluar kekayaan nasional yang persisten. Sebagian besar kekayaan ekonomi yang dihasilkan di Indonesia disimpan dan dimanfaatkan di luar negeri. Kekayaan bagi suatu bangsa seperti darah bagi tubuh; saat ini, Indonesia sedang mengalami pendarahan secara finansial, kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika kita memperpanjang analogi ini kembali ke masa kolonial, maka ini sama dengan berabad-abadnya pembuangan ekonomi. Mereka yang akrab dengan pandangan saya yang telah lama mengetahui bahwa saya selalu menyoroti bagaimana kekayaan Indonesia bocor ke luar negeri setiap tahun—tidak tinggal di dalam batas-batas negara kita. Secara efektif, semua orang Indonesia secara tidak langsung bekerja sebagai buruh bagi orang lain; kita bekerja di tanah air kita hanya untuk mendukung kemakmuran negara asing. Kita seperti penyewa di rumah kita sendiri.
Historisnya, selama era Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), aliran keluar kekayaan kita sangat jelas terlihat, menyebabkan tantangan dari Generasi di tahun 45an dahulu. VOC adalah perusahaan paling berharga dalam sejarah ekonomi. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia sangat tinggi, mungkin di antara yang tertinggi di dunia, namun keuntungan tersebut disimpan di Belanda. Keadaan saat ini mirip dengan masa lalu namun lebih kurang terbuka, sehingga lebih sulit dideteksi. Mereka yang sadar akan situasi ini sering memilih diam atau telah menerima kenyataan ini. Beberapa bahkan memfasilitasi aliran keluar kekayaan kita. Untuk melacak bagaimana kekayaan Indonesia dibuang ke luar negeri, kita dapat melihat beberapa indikator ekonomi: Pertama, keseimbangan perdagangan negara kita, khususnya struktur kepemilikan perusahaan ekspor. Kedua, catatan deposito di bank-bank asing yang dimiliki oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mendapat keuntungan di Indonesia namun menyimpan hasilnya di luar negeri.
Saya mulai menganalisis neraca ekspor-impor Indonesia sejak tahun 1997 saat saya berada di Yordania, semangat untuk memahami keadaan ekonomi kita. Menganalisis periode dari tahun 1997 hingga 2014, ternyata selama 17 tahun ini, total ekspor kita mencapai 1.9 triliun dolar AS, menghasilkan surplus perdagangan sekitar 26.6 triliun rupiah, menggunakan nilai tukar 14,000 rupiah. Angka ini cukup besar. Namun, penting untuk mencatat bahwa ini adalah jumlah yang tercatat dalam dokumen ekspor. Mereka mungkin tidak seakurat nilai ekspor sebenarnya. Menurut wawasan dari banyak eksportir dan studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian terkemuka, angka ini bisa kurang dilaporkan sebesar 20%, 30%, atau bahkan hingga 40%. Global Financial Integrity memperkirakan bahwa kebocoran ekspor karena kesalahan faktur atau “kesalahan” dalam mencatat nilai dan volume ekspor, mencapai 38.5 miliar dolar AS pada tahun 2016, setara dengan sekitar 540 triliun rupiah atau 13.7% dari total perdagangan. Dari tahun 2004 hingga 2013, total kebocoran dari “kesalahan” ini mencapai 167.7 miliar dolar AS—setara dengan sekitar 2.3 kuadriliun rupiah dengan nilai tukar 1 dolar AS = 14,000 rupiah. Selain itu, setelah diselidiki, menjadi jelas bahwa sebagian besar keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Maka, saya tidak terkejut ketika pada Agustus 2016, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sekitar 11.400 triliun rupiah yang dimiliki oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia disimpan di luar negeri. Jumlah ini 5 kali lebih besar dari anggaran nasional saat ini dan sekitar sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita.
Selain ekspor yang tidak dilaporkan atau dilaporkan dengan salah oleh pengusaha kita, kebanyakan keuntungan ekspor Indonesia mengalir ke perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Hal ini terjadi karena sebagian besar nilai dari ekspor kita dikendalikan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menjual sumber daya alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan-jalan kita, pelabuhan, dan tenaga kerja rakyat kita. Namun, ketika mereka mendapat keuntungan, mereka tidak menyimpan hasilnya di Indonesia. Selain itu, beberapa pengusaha Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan bisnis di sini juga memilih untuk menyimpan dan mentransfer sebagian keuntungan mereka ke luar negeri. Ini adalah masalah besar bagi negara kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, itu tidak dapat digunakan untuk membangun negara kita. Bank-bank kita tidak memiliki cukup modal untuk memberikan pinjaman yang dapat merangsang perekonomian kita. Efek multiplikator ekonomi yang diharapkan yang dapat menyegarkan ekonomi Indonesia tidak terjadi. Apakah ini masalah baru? Jika kita melihat ke belakang, tampaknya aliran keluar kekayaan Indonesia merupakan masalah selama berabad-abad. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita akui dan kita selesaikan. Jika kita melihat ke tahun 1950-an, kecuali selama masa-masa kerusuhan, kegiatan ekspor-impor Indonesia menguntungkan. Namun siapa yang mendapatkan manfaat dari keuntungan tersebut? Ketika kita melihat kembali pidato Sukarno “Indonesia Menggugat,” menjadi jelas bahwa dia menghadapi isu yang sama. Sementara saya merujuk pada angka dalam dolar AS dan Rupiah, Sukarno menggunakan Gulden dalam argumennya. Masalah inti yang diungkapkan Sukarno adalah aliran keluar kekayaan kita, sebuah masalah yang persisten yang dia jelaskan dengan indah dalam tulisannya: “Bagi imperialis, Indonesia tidak tertandingi—sebuah surga yang tidak ada tandingannya di mana pun di dunia untuk pesona yang murni. “Pada sekitar tahun 1870, pintu telah terbuka lebar. Seolah didorong oleh angin yang semakin kencang, semburan sungai yang membesar, atau deru gemuruh tentara yang menaklukkan sebuah kota, Hindia Belanda tertransformasi setelah persetujuan Dewan Staten-Generaal Belanda terhadap Hukum Agraria dan Sugar Act De Waal pada tahun 1870. Hal ini menyebabkan masuknya modal swasta ke Indonesia, melahirkan pabrik-pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau, serta berbagai usaha lain termasuk tambang, kereta api, rel tram, pengiriman, dan beragam operasi manufaktur lainnya. “Bagi rakyat Indonesia, perubahan pasca-1870 adalah sekadar metode baru eksploitasi sumber daya. Bagi mereka, imperialisme lama dan modern tidak dapat dibedakan—keduanya hanyalah cara untuk menyalurkan kekayaan Indonesia ke luar negeri, melanjutkan pola eksploitasi ekonomi.”
Saya baru-baru ini menemukan sebuah studi yang mengungkapkan catatan resmi Belanda dari tahun 1878 hingga 1941. Dokumen-dokumen ini mendetailkan keuntungan dari ekspor Indonesia, tabungan Belanda di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk upaya kolonisasi Belanda. Studi ini menunjukkan bahwa selama jangka waktu 63 tahun, Belanda mengumpulkan keuntungan sebesar 54 miliar Gulden. Pada waktu itu, jumlah ini setara dengan 22 miliar dolar AS. Disesuaikan dengan nilai saat ini, itu akan sekitar 398 miliar dolar AS, setara dengan 5.123 miliar dolar AS saat ini—setara dengan 66.599 triliun rupiah. Bung Karno pernah mengkritik aliran keluar kekayaan kita ini yang dia lihat sebagai pelarian modal dari Indonesia. Sebagai seseorang yang tidak berpendidikan secara resmi di bidang ekonomi, saya merujuk pada ini sebagai “aliran neto kekayaan nasional”—kebocoran berlebihan sumber daya keuangan negara kita. Saya sering ditanya tentang kelemahan mata uang Indonesia dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Jawabannya, meskipun sederhana, tampaknya menjadi sesuatu yang banyak elit Indonesia dan pakar ekonomi enggan untuk membicarakannya secara terbuka. Saya selalu menyatakan bahwa kekayaan nasional kita tidak tinggal di dalam negeri. Ini adalah masalah mendasar. Kita biarkan kekayaan kita disedot ke negara lain. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa berharap ekonomi kita berkembang? Bagaimana harga bisa tetap stabil bagi warga kita jika kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri? Maaf jika kata-kata saya kasar. Beberapa menasihati saya untuk “hanya menyoroti hal-hal positif,” sementara yang lain menyarankan, “Pak Prabowo, tolong sedikit meredamnya. Bicara dengan lembut.” Selama 15 tahun terakhir, setiap kali saya mendapat kesempatan untuk menyajikan data, saya selalu bertanya pada audiens saya: “Apakah kalian ingin saya berbicara dengan sopan, atau kalian ingin kebenaran tanpa cela? Apakah kalian lebih suka kata-kata yang sopan dan menenangkan atau realitas yang keras?” Mereka selalu menjawab, “Hanya katakan apa adanya, Pak Prabowo.” Menurut pendapat saya, elit Indonesia belum menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak transparan kepada rakyat. Mengapa orang miskin semakin terpinggirkan? Mengapa orang kaya semakin kaya di Indonesia, dan orang miskin semakin miskin? Mengapa petani kita tidak tersenyum saat panen? Bagaimana mungkin di sebuah negara yang telah merdeka selama lebih dari 75 tahun, masih ada guru kontrak yang menghasilkan hanya 200.000 rupiah sebulan? Meskipun ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan Daerah, itu masih jauh dari cukup. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin sebagian besar keuntungan nasional kita mengalir ke luar negeri namun elit Indonesia tetap diam? Puluhan ribu triliun rupiah yang seharusnya berada di Indonesia disimpan di luar negeri, namun elit Indonesia tidak berusaha keras untuk membawa kembali dana-dana ini. Itu…
