Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Melampaui delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.17 target ini penting karena mereka mewakili pijakan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah negara yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah negara yang memilih untuk menghadapi tantangan kita, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan dasar untuk kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program estate pangan, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, dengan asumsi semuanya merupakan sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan aviasi biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik air, angin, laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk penyediaan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, menjadikannya tersedia selama kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan agen penerimaan negara, bersamaan dengan reformasi menyeluruh dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Untuk tujuan ini, negara akan mengambil langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pembentukan Agen Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, perluasan basis pajak, dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memerangi Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang menyebabkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi salah satu pijakan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan komunal. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Sekaligus, pemerintah bertugas untuk menutup segala peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Menjamin Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan perbaikan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu negara bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan standar guru, memperbarui fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan di area tersebut. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memupuk otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Kesenian Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana endowment budaya memastikan pemeliharaan budaya kita terus berlanjut. Program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran negara yang sangat penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, yang mencakup akses ke gizi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Memelihara Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapat penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam usaha kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air melintasi berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan dan produktivitas yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida bagi petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisasi secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan memastikan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Rumah Berkualitas, Terjangkau, dan Layak Sanitasi untuk Masyarakat Rural/Urban yang Membutuhkan Akses ke tempat tinggal yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang tepat untuk mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, sangat penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, dan Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah krusial dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
