Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Dari laporan itu, terdapat satu kementerian yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Dari pemeriksaan secara umum kinerja yang dilaksanakan pemerintah sangat baik, ditandai dengan kinerja 81 kementerian lembaga, di mana dari 80 KL mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), satunya mendapatkan opini WDP yaitu Kementerian Kominfo,” kata Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/12/2023).
Menurut Nyoman, pemerintah telah melaksanakan kinerja untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Selain itu dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya hasil tindak lanjut yang dilakukan pemerintah baru 76%, sedangkan untuk Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Menengah Nasional (RPJMN) baru 47%.
“Artinya masih ada waktu bagi pemerintah untuk melaksanakan tindak lanjut,” kata Nyoman.
Nyoman juga menjelaskan pemberian opini WDP kepada Kemenkominfo disebabkan temuan yang dilakukan itu melebihi manajemen risiko yang ditetapkan, sehingga kegiatan yang dilakukan kementerian tidak sejalan dengan program yang mereka rencanakan. Ia pun membenarkan kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo juga memengaruhi penilaian.
“Jadi temuan BTS itu ditemukan BPK disampaikan Kominfo untuk ditindak lanjuti, temuan ini nilainya materialitas melebihi batas risiko yang saya sampaikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Nyoman juga membeberkan arahan Jokowi terkait audit BPK ini untuk selalu terus memantau hasil tindak lanjut dari hasil temuan terhadap KL. Selain itu, Jokowi juga sudah menugaskan Kementerian Keuangan sebagai koordinator penindaklanjutan bagi kementerian yang diperiksa.
“Salah satunya adalah terkait penekanan kegiatan secara ekonomis dan efisien ini penting mengingat presiden melihat situasi ketidakpastian global,” tuturnya.
