Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, berbicara tentang politik dinasti menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik namun dalam praktik politiknya, terkadang seperti menggunakan sistem feodal.
Menariknya, pernyataan tersebut disampaikan oleh Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Prabowo Subianto, calon presiden pada Pilpres 2024.
Seperti yang diketahui, Prabowo akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi politik tahun depan. Gibran, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Namun kemudian Mahkamah Konstitusi membolehkan calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia kurang dari 40 tahun, selama pernah atau sedang menjadi pejabat negara.
Jimly mengatakan bahwa Inggris adalah negara berbentuk kerajaan tetapi menerapkan politik seperti negara republik. “Nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi Anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan,” kata Jimly.
Sebagai seorang intelektual, Jimly mengatakan bahwa kita seharusnya melihat fenomena ini secara objektif. “Itu menjelaskan bahwa semua partai memiliki pembiruan darah, bukan hanya satu atau beberapa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu partai atau partai lainnya. Kita harus melihatnya sebagai fenomena yang perlu dicarikan solusi jangka panjangnya, bukan hanya menyalahkan,” ungkapnya.
Jimly juga mengatakan bahwa sistem feodal kemudian berujung pada politik dinasti. “Tidak perlu saya sebut partainya, kalian sudah paham,” lanjutnya.
Sebelumnya, Prabowo menyebut politik dinasti sebagai sesuatu yang wajar dan terjadi di sejumlah partai politik, termasuk PDIP. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/10).
Artikel Selanjutnya:
Jawaban Tak Terduga Jokowi Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Sumber: CNBC Indonesia
