Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak menyertakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam visi-misi dan program kerja mereka. Namun, dua ekonom sepakat bahwa proyek IKN akan tetap berlanjut meskipun Anies-Imin terpilih. Absennya pembangunan IKN hanya akan berpengaruh terhadap anggaran yang disediakan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa jika proyek IKN tidak menjadi prioritas, anggaran pengerjaannya tidak akan sebesar yang diberikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meski demikian, Tauhid meyakini bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan oleh siapapun, karena biaya yang sudah dikeluarkan akan lebih besar jika pengerjaannya terhenti. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, juga berpendapat bahwa tidak masuknya IKN ke dalam visi-misi Anies-Muhaimin menunjukkan bahwa proyek tersebut bukanlah prioritas mereka. Namun, hal ini tidak berarti pembangunan IKN akan dihentikan secara total. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak memasukkan program IKN dalam visi, misi, dan program kerjanya karena biaya yang harus ditanggung APBN sangat tinggi. Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memuat program pembangunan di Kalimantan sebagai agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan, namun tidak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya menekankan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
Analisis tentang Tidak Ada IKN dalam Rencana Anies-Cak Imin.
