Sebanyak 180 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan pensiun pada tahun depan. Mayoritas dari mereka tidak akan langsung digantikan oleh Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baru, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa jumlah pensiunan ASN tidak akan langsung diisi dengan CASN karena anggaran digitalisasi di kementerian atau lembaga, serta daerah sudah sangat besar.
Anas mengungkapkan bahwa tidak semua dari ASN yang akan pensiun nanti akan diisi ulang dengan CASN. Selain itu, ada pertimbangan lain seperti di Kementerian Keuangan, yang jika ada 600 orang yang akan pensiun, maka yang diusulkan hanya sekitar 200 hingga maksimal 300 orang. Hal tersebut juga sejalan dengan program penganggaran digital yang sudah berjalan, sehingga pegawainya tidak terlalu banyak karena sudah ada digitalisasi.
Pemerintah tengah gencar mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk untuk dunia usaha. Anas menyebut pemerintah mengakselerasi digitalisasi dengan penyiapan GovTech yang akan mengintegrasikan semua layanan secara bertahap.
Anas mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara, di mana semakin negara memiliki SPBE yang baik, maka dampak ikutannya akan sangat banyak, mulai dari peningkatan indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, daya saing, dan sebagainya.
Anas juga memaparkan kini pelayanan publik semakin baik dengan kehadiran 163 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha. MPP Digital juga sudah hadir di 21 kabupaten/kota dan akan terus ditambah untuk semakin memberi pelayanan yang mudah ke masyarakat, termasuk dunia usaha.
