Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths terkejut oleh angka kematian di Jalur Gaza akibat serangan Israel yang telah mencapai 10 ribu jiwa. Terutama mengingat bahwa jumlah korban tewas tersebut terjadi dalam rentang waktu satu bulan.
“Pada tanggal 7 Oktober, dilaporkan bahwa 10 ribu warga Palestina telah tewas. 10 ribu orang dalam satu bulan. Ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan,” tulis Griffiths melalui akun resminya pada Selasa (7/11/2023).
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Gaza, hingga Senin (6/11/2023) lalu, jumlah warga yang tewas sejak dimulainya agresi Israel pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 10.022 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.104 di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, korban luka-luka mencapai lebih dari 26 ribu orang.
Pada Senin lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB menggelar sesi tertutup untuk membahas situasi di Gaza. Permintaan untuk menggelar sesi tersebut datang dari Uni Emirat Arab (UEA). Ini merupakan pertemuan keenam DK PBB yang membahas situasi di Palestina sejak 7 Oktober 2023.
Sebelum dimulainya sesi tertutup DK PBB, Duta Besar Gabon untuk PBB, Michel Xavier Biang, mengakui bahwa DK mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang di Gaza. Salah satu faktor utamanya adalah persaingan antara negara anggota DK, terutama lima negara anggota tetap DK yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Cina, dan Rusia.
Biang berpendapat bahwa persaingan antara negara anggota DK PBB merupakan salah satu masalah pokok yang menyebabkan lembaga tersebut sulit untuk bertindak. Dia juga menekankan bahwa Gabon, sebagai anggota tidak tetap DK saat ini, mendukung gencatan senjata kemanusiaan secepatnya.
DK PBB sudah empat kali gagal mengadopsi rancangan resolusi untuk jeda kemanusiaan di Gaza. Resolusi DK dibutuhkan untuk menghentikan pertempuran di Gaza karena resolusi tersebut mengikat secara hukum.
Terkait hal ini, pada 16 Oktober 2023, rancangan resolusi Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan antara Hamas dan Israel gagal disahkan di DK PBB. Kegagalan itu disebabkan karena adanya penolakan dari beberapa negara anggota. HALAMAN https://www.timesurabaya.com/news/news-update/update-wakil-sekjen-pbb-terpukul-jumlah-korban-tewas-di-gaza-capai-10-ribu
Pada 18 Oktober 2023, DK PBB kembali bersidang untuk melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi Brasil yang juga menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Namun, rancangan resolusi tersebut kembali gagal diadopsi karena adanya veto dari Amerika Serikat.
Jika rancangan resolusi Brasil diadopsi, hal tersebut dapat membatalkan perintah Israel kepada warga sipil dan staf PBB untuk mengevakuasi diri dari wilayah utara ke selatan Gaza. Resolusi tersebut dapat memastikan suplai barang dan jasa esensial bagi warga Gaza tanpa hambatan, sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.
Pada 25 Oktober 2023, DK PBB kembali bersidang untuk melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi jeda kemanusiaan di Gaza yang diajukan Rusia dan Amerika Serikat. Namun, rancangan resolusi dari kedua negara tersebut gagal disahkan karena tak memperoleh dukungan yang cukup.
Kondisi deadlock yang terjadi di DK PBB telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Selain karena terus berlanjutnya agresi tanpa pandang bulu Israel, hal itu juga dipengaruhi oleh minimnya konvoi bantuan kemanusiaan yang dapat masuk dan keluar dari Gaza.
