Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2023. Kinerja ekonomi ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal III-2022 sebesar 5,73% dan kuartal II-2023 sebesar 5,17%.
Pertumbuhan sebesar 4,94% ini meleset dari perkiraan pemerintah yang yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada kuartal III-2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja ekonomi Indonesia pada kuartal III ini dihadapkan oleh ketidakpastian global, seperti kenaikan harga beras dalam hal ini karena El Nino dan adanya dinamika di pasar keuangan global dalam bentuk kenaikan yield US Treasury AS akibat kenaikan suku bunga acuan The Fed.
Di sisi lain, perlambatan ekonomi China memberikan dampak ke dalam negeri. Sementara itu, ekonomi Eropa masih dibayangi inflasi karena perang Ukraina dan Rusia yang tidak juga reda. Kemudian, perang Hamas dan Israel ikut membebani kondisi ini.
“Untuk itu seperti yang disampaikan Pak Menko mengenai ekonomi kita di kuartal III, yang di 4,94% ini menandakan kita perlu merespons dengan kebijakan agar sampai dengan akhir tahun atau kuartal IV bisa kembali pada 5% yang dilakukan untuk menetralisir harga beras yang naik selain menjaga pasokan dengan stok beras yang cukup,” tegas Sri Mulyani dalam paparan Konferensi Pers PDB RI Kuartal III-2023, Senin (6/11/2023).
“kita juga beri dukungan pada masyarakat paling rentan yaitu desil 1, 2, 3, sampai 4 jadi pemerintah memutuskan memberikan tambahan bantuan beras pada 21,3 juta KPM, yaitu keluarga PKH yang biasanya ada di desil 1-2 dan masyarakat yang biasa menerima sembako,” paparnya.
Mengenai beras, dia menuturkan harga beras yang meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir. Ini menyebabkan gejolak inflasi (volatile inflation) dari volatilitas harga makanan (volatile food).
“Ini yang mungkin jadi salah satu intervensi yang kita coba softening, digunakan baik dalam sisi supply side melakukan impor sehingga supply beras mencukupi hingga akhir tahun,” kata Sri Mulyani.
Insentif Anti-Ekonomi Loyo
Stok beras, kata Sri Mulyani, harus cukup sampai musim tanam dan panen yang akan datang. Sri Mulyani pun mengungkapkan pemerintah, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan, akan memberikan insentif fiskal bagi daerah yang sukses menanggulangi inflasi.
“Ini insentif ketiga yang kita berikan, sehingga inflasi bisa terjaga hingga akhir tahun dan kita berikan inflasi kepada daerah yang mampu menurunkan kemiskinan dan stunting,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong tambahan bantuan beras yang kedua. Pertama kali diberikan pada bulan Maret-Mei lalu menjelang lebaran kita berikan 3 bulan berturut-turut untuk 21,3 juta KPM dan biayanya Rp 7,9 triliun. Kemudian, pada saat El Nino, pemerintah memberikan bantuan beras tahap II mulai bulan September hingga November.
Namun dengan melihat harga beras yang masih bertahan tinggi, pemerintah memutuskan memberikan tambahan hingga bulan Desember.
“Jadi pas 4 bulan untuk keseluruhan akhir tahun 2023 ini sehingga tambahan utk 21,3 juta KPM ini dilakukan 4 bulan September – Desember. Yang Rp 8 triliun sudah kita anggarkan yang Rp 2,7 triliun akan kita tambahkan untuk menebalkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk shock absorber kelompok masyarakat paling bawah,” paparnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan BLT El Nino. Bansos ini dikucurkan karena El Nino telah mengurangi daya beli. Penurunan daya beli ini tampak dari sisi proyeksi pertumbuhan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5% dan Sri Mulyani berharap ekonomi tetap terjaga bahkan di atas 5%.
“Maka kita berikan BLT untuk 18,8 juta KPM penerima sembako, kenapa 18,
