Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika mendengar kata “intelijen”, sering kali dihubungkan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh dengan kerahasiaan. Namun secara umum, intelijen merupakan proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mendefinisikan intelijen sebagai produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan informasi yang terkait dengan aktivitas domestik dan luar negeri. Sementara itu, Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Dalam berbagai studi tentang intelijen, terdapat beberapa fungsi penting intelijen, seperti pengumpulan informasi dan data, analisis informasi, kontra intelijen, operasi khusus, dan manajemen intelijen. Berdasarkan fungsi tersebut, intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti intelijen taktis, strategis, operasional, domestik, dan luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam bidang intelijen. Sebelum reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan alat untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun dengan berlangsungnya reformasi, terjadi tuntutan untuk melakukan reformasi pada lembaga intelijen negara. Salah satu hasil penting dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen diletakkan pada intelijen tempur dan teritorial untuk menghadapi berbagai gejolak pasca kemerdekaan. Pada era Orde Baru, Intelijen mengalami pelembagaan menjadi empat lembaga intelijen. Sementara Reformasi membawa perubahan struktural, termasuk dalam sektor keamanan dan intelijen.
Pada awal tahun 2000-an, pemerintah dan DPR memulai pembicaraan mengenai reformasi intelijen negara. Setelah melalui proses panjang, RUU Intelijen Negara disahkan menjadi UU yang mengatur berbagai aspek penting tentang BIN. Meskipun demikian, setelah disahkan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BIN, seperti kompleksitas ancaman keamanan dan kebutuhan akan restrukturisasi internal.
Intelijen memiliki peran penting dalam membangun sistem peringatan dini dan menanggulangi ancaman keamanan nasional. BIN perlu beradaptasi dengan perubahan lanskap keamanan internasional, seperti ancaman terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, dan separatisme. Untuk itu, restrukturisasi lembaga intelijen dan peningkatan kapasitas personel menjadi hal yang sangat penting.
Restrukturisasi kelembagaan intelijen terutama pada BIN menjadi wacana yang mendesak untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi meliputi penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas, modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, dan restrukturisasi BINDA. Dengan restrukturisasi yang tepat, diharapkan BIN dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang ada.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
