Kondisi keuangan Kota Bontang masih belum ideal, menurut Wali Kota Neni Moerniaeni dalam audiensi dengan pemerintah pusat. Bontang masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat, tanpa itu, program pembangunan dalam kota tersebut terancam terhenti. Dalam beberapa tahun ke depan, Kota Bontang memiliki program strategis yang harus dijalankan mulai dari infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama pendapatan daerah, menurut Neni. Pemerintah pusat telah menjanjikan tambahan dana transfer sebesar Rp43 triliun, namun angka tersebut masih jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Neni menyadari bahwa penambahan dana masih belum mencukupi dan Pemerintah Kota Bontang akan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa pengurangan transfer ke daerah tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Koordinasi antara daerah dan kementerian teknis diharapkan dapat memastikan pembangunan di daerah tetap berlanjut.
Solusi Wali Kota Neni untuk Fiskal Bontang Tertekan
