Pimpinan DPR telah merespons dengan baik kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk mengadakan pertemuan besok. Meskipun belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, DPR memastikan bahwa isu-isu yang dibawakan oleh mahasiswa, termasuk agenda “17 + 8”, akan ditinjau secara komprehensif. Selain itu, pimpinan fraksi akan menjadwalkan pertemuan untuk menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus.
DPR juga telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa anggota yang dihentikan tidak akan menerima fasilitas parlementer, seperti gaji dan manfaat lainnya. Mereka juga mengklarifikasi kepada mahasiswa bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan undang-undang lain harus dilakukan tanpa tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, fokus akan dialihkan ke RUU Pencabutan Aset.
DPR tetap terbuka terhadap masukan publik terkait revisi KUHAP, namun meminta agar Komisi III menghormati batas waktu yang telah ditetapkan. Harapannya adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan.
Di bawah pimpinan Ketua DPR, Puan Maharani, lembaga legislatif sedang mengupayakan reformasi komprehensif untuk membangun transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Ini merupakan komitmen bersama dari anggota DPR untuk memetik pelajaran dari masa lalu dan menjadikannya sebagai landasan evaluasi ke depan.
