Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian yang serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Pada tahun tersebut, Kabupaten Pangandaran kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangannya, yang menjadi fokus utama perhatian. Asep Noordin, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, menyatakan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini, meliputi berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Salah satu poin utama dari rekomendasi tersebut adalah tentang rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, menyampaikan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat diperbaiki di masa yang akan datang. DPRD menunjukkan komitmennya untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
