Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry merasa terganjal dengan aturan yang kaku dalam penyaluran bantuan ke desa-desa di Kutai Kartanegara. Meskipun aspirasi masyarakat membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan alat pertanian, namun regulasi yang ada menghambat bantuan untuk langsung sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, Sarkowi mendesak agar Pergub tentang penyaluran bantuan keuangan direvisi agar lebih fleksibel dan mampu merespons aspirasi masyarakat dengan lebih baik.
Komisi IV DPRD Kaltim menekankan pentingnya revisi Pergub agar bantuan dari provinsi dapat langsung diterima oleh masyarakat lapisan terbawah tanpa terjebak dalam birokrasi yang rumit. Sarkowi, yang berasal dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, menyadari bahwa luasnya wilayah membuat pembangunan menjadi tidak merata meskipun APBD yang besar. Ia berharap dengan revisi Pergub, pada tahun 2026 masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya.
Selain jalan, irigasi, dan alat pertanian, sektor pertanian juga menjadi sorotan utama. Pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit unggul, dan alat pertanian menempati prioritas dalam sistem perencanaan daerah. Meskipun kebutuhan desa tidaklah fantastis, namun akses terhadap bantuan masih terbatas. Oleh karena itu, Sarkowi berharap agar revisi Pergub tersebut dapat segera ditetapkan untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat desa.
