Di Muara Kate, kasus kematian almarhum Rusel masih menyisakan luka dalam masyarakat Kabupaten Paser. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Polda Kaltim. Sementara itu, di kantor Polda, penyidikan masih berlanjut. LBH Samarinda dan JATAM Kaltim terus mengawal kasus ini, menyoroti kelalaian pemerintah dalam menegakkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 terkait truk hauling batu bara.
Penegakan hukum di lapangan menjadi sorotan utama, dengan tuntutan agar tambang ilegal dihentikan dan perusahaan terkait bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Warga di Muara Kate merasa khawatir dan meminta perlindungan. Tuntutan mereka sederhana: keadilan. Dalam konferensi pers terbaru, LBH Samarinda dan JATAM Kaltim menegaskan kembali pentingnya penegakan hukum atas kasus ini, termasuk kemungkinan gugatan ke PTUN jika kelalaian terus berlangsung.
Semua pihak diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan kasus ini dan menjaga kondusifitas di daerah tersebut. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memastikan kasus ini tidak terlupakan begitu saja. Tuntutan warga dan pihak terkait harus diakomodir dengan baik dalam proses penyelesaian kasus ini. Kepentingan masyarakat dan keadilan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus Muara Kate.
