Aksi penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector di jalan kembali menimbulkan kehebohan di masyarakat. Kondisi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan tindakan kekerasan yang berbahaya. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati guna menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi yang tidak diinginkan. Bagaimana seharusnya masyarakat merespons situasi seperti ini? Simak penjelasannya berikut.
Debt collector yang melakukan penarikan kendaraan tanpa prosedur yang sah melanggar hukum dan dapat menghadapi sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 365 KUHP, tindakan seperti itu dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan tahun, bahkan bisa bertambah menjadi 12 tahun atau lebih jika dilakukan dalam kondisi tertentu seperti pada malam hari, di dalam rumah, atau dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik ilegal semacam ini dan melaporkannya kepada pihak berwajib ketika menemui kejadian serupa.
Jika menghadapi situasi penarikan paksa kendaraan oleh debt collector di jalan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapinya. Pertama, hindari berhenti di tempat yang sepi jika merasa terancam. Cari pos polisi terdekat dan minta perlindungan serta laporkan kejadian yang terjadi. Pastikan untuk menanyakan surat tugas dan sertifikat dari debt collector yang bersangkutan. Dokumentasikan kejadian dengan video atau foto sebagai bukti, lalu laporkan pelanggaran yang terjadi kepada pihak berwajib.
Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan debt collector ilegal, memiliki hak untuk melaporkan ke pihak berwenang seperti OJK dan BPKN. Keduanya menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen yang mengalami masalah terkait penarikan kendaraan secara paksa. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka agar tidak menjadi korban praktik ilegal semacam ini. Jika mengalami situasi serupa, segera ambil langkah-langkah yang tepat dan laporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Untuk informasi lebih lanjut atau melaporkan kejadian serupa, dapat menghubungi OJK melalui layanan kontak OJK 157 atau mengunjungi situs resmi BPKN.
