Pemerintah Kota Bontang sedang bergerak cepat dalam menghadapi kemiskinan ekstrem dan masalah stunting. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin rapat koordinasi penting untuk pendataan masyarakat rentan sebagai bagian dari program 100 hari kerjanya. Pendataan tersebut tidak hanya sebagai target administratif, tetapi sebagai langkah penting untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat dan efektif.
Pendataan dilakukan mulai dari tingkat RT hingga kelurahan, dengan pendekatan door to door. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi aktual di lapangan dan mencegah adanya bias data. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai pijakan utama dalam merancang kebijakan sosial ke depan.
Selain itu, pemerintah kota juga telah menyiapkan sistem basis data terintegrasi yang melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Perbaikan layanan Posyandu juga menjadi fokus penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan balita dan bayi guna menurunkan angka stunting. Data yang dikumpulkan juga akan digunakan untuk merancang strategi penanggulangan pengangguran dengan melakukan kolaborasi erat dengan Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan-perusahaan di Bontang.
Agus Haris menegaskan bahwa pendataan ini merupakan kesempatan untuk membangun sistem penyerapan tenaga kerja yang berbasis data, bukan hanya asumsi semata. Dengan pendataan yang kuat, pemerintah berharap dapat merancang kebijakan dan intervensi yang lebih efektif sesuai dengan kondisi riil masyarakat Bontang.
