Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menekankan pentingnya agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak bersifat diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Hal ini disampaikan dalam sebuah forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta. Prabowo telah memberikan perintah kepada pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Keputusan ini diambil sebagai respon terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat pasca penerapan tarif timbal balik selama pemerintahan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa ketika Menteri Koordinator mengadakan pertemuan untuk membahas dampak tarif AS, pihak Apindo segera berkomunikasi dengan mitra di AS guna memahami situasi tersebut. AS ingin mengurangi defisit perdagangannya dan menanyakan jumlah impor yang bisa dilakukan oleh Indonesia serta kapan akan dilakukan. Shinta Kamdani juga menambahkan bahwa impor tersebut sebaiknya langsung disalurkan ke industri tanpa melalui pihak ketiga untuk memotong akar masalah yang ada. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga keadilan dan efisiensi dalam distribusi impor bahan baku tersebut.
