Lonjakan jumlah kendaraan di Kalimantan Timur (Kaltim) menyebabkan antrean panjang BBM bersubsidi, dan hal ini menjadi keluhan warga setempat. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengusulkan solusi jangka panjang dengan memperbanyak jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. Ia mengajak masyarakat dan investor untuk terlibat dalam pembangunan SPBU baru guna meningkatkan pelayanan distribusi BBM.
Menurut Gubernur Rudy, keberadaan SPBU yang merata dan memadai akan membantu mengurangi antrean panjang, terutama pada jam-jam sibuk. Langkah ini tidak hanya akan memperbaiki layanan distribusi BBM, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur energi di Kaltim yang sedang berkembang pesat. Selain itu, keterlibatan lintas sektor serta kerjasama dengan Pertamina dan pemerintah daerah juga dianggap penting untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan efektif dalam distribusi, pengawasan, serta kualitas BBM.
Manager Retail Sales Regional Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menjelaskan bahwa ada beberapa syarat teknis yang harus dipenuhi untuk mendirikan SPBU, seperti lahan minimal 1.000 meter persegi dan investasi modal sekitar Rp3 miliar. Lahan ideal untuk SPBU berada di pinggir jalan dengan luas 3.000 hingga 5.000 meter persegi, dan keuntungan bersih dari usaha ini sekitar 4–5 persen dari harga jual bahan bakar seperti pertalite, pertamax, dan bio diesel.
Langkah ini diharapkan tidak hanya dapat mengatasi antrean BBM, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi warga Kaltim. Semua upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat di Kaltim.
