Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah mengambil langkah signifikan dengan menandatangani perintah eksekutif terkait Cadangan Strategis Kripto. Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan aset digital di AS. Menurut Kepala Kripto dan AI Gedung Putih, David Sacks, cadangan tersebut akan didanai secara eksklusif dengan Bitcoin yang disita dalam kasus penyitaan pidana dan perdata, sehingga tidak memberikan beban keuangan kepada pembayar pajak. Menteri Keuangan Scott Bessent serta Menteri Perdagangan Howard Lutnick akan bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan Cadangan Strategis Kripto ini, dengan fokus pada strategi akuisisi netral anggaran untuk Bitcoin.
Presiden Trump telah menandatangani Perintah Eksekutif untuk membentuk Cadangan Bitcoin Strategis, seperti yang diungkapkan oleh Sacks dalam cuitannya di media sosial. Cadangan ini akan menggunakan Bitcoin yang dimiliki pemerintah federal AS sebagai bagian dari proses penyitaan aset pidana dan perdata, tanpa mengandalkan dana dari pembayar pajak. Meskipun perkiraan menunjukkan bahwa pemerintah AS memiliki sekitar 200.000 Bitcoin, namun belum pernah dilakukan audit lengkap. Oleh karena itu, perintah eksekutif ini akan memandatkan akuntansi menyeluruh atas kepemilikan aset digital pemerintah AS.
Cadangan Strategis ini tidak akan melibatkan penjualan Bitcoin yang dimiliki pemerintah AS, melainkan akan digunakan sebagai penyimpan nilai. Sacks menjelaskan bahwa Bitcoin tersebut akan diperlakukan sebagai benteng digital untuk mata uang kripto, sering kali disebut sebagai emas digital. Ia juga menyoroti bahwa penjualan Bitcoin secara prematur sebelumnya telah merugikan pembayar pajak AS dalam bentuk nilai yang hilang sebesar lebih dari USD 17 miliar. Dengan adanya langkah ini, pemerintah federal berencana untuk mengoptimalkan nilai kepemilikannya tanpa harus menjual aset tersebut.
Dengan demikian, kebijakan Cadangan Strategis Kripto AS menjadi semakin nyata dengan pemanfaatan Bitcoin sebagai aset awal bagi cadangan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mengarahkan kebijakan aset digital pemerintah AS ke arah yang lebih transparan dan efisien.
