Maroko sedang merencanakan pengaturan penggunaan aset kripto dengan pembentukan kerangka hukum yang hampir siap untuk diterapkan. Bank Al-Maghrib (BAM), yang dipimpin oleh gubernur Abdellatif Jouahri, bertujuan untuk mendorong inovasi keuangan sambil mengendalikan pemanfaatan aset kripto. Pertemuan terakhir dewan BAM pada tahun 2024 menyetujui regulasi kripto yang sesuai dengan rekomendasi G20 dan dapat mengelola risiko terkait aset kripto.
Jouahri juga menyatakan bahwa Bank Dunia dan IMF telah memberikan bantuan teknis dalam pengembangan kerangka hukum ini untuk mencapai tujuan yang jelas. Maroko berharap menjadi salah satu negara berkembang pertama yang memiliki undang-undang komprehensif untuk aset kripto. Program ini bertujuan untuk mengatasi tantangan keuangan dan ekonomi yang muncul akibat digitalisasi sistem moneter.
Proses penerapan teks legislatif melibatkan konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan kabinet. Pada tahun 2023, Maroko menempati peringkat ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar, sementara dalam laporan adopsi kripto global Chainalysis di tahun yang sama, Maroko menempati peringkat ke-20 dalam adopsi kripto di kawasan Afrika Utara.
Tentu saja, keputusan investasi ada di tangan pembaca. Penting untuk mempelajari dan menganalisis sebelum terlibat dalam transaksi kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan investasi.
