Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana penghematan anggaran negara yang lebih besar dari yang sebelumnya diprediksi. Awalnya, target penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, namun kini telah ditingkatkan menjadi Rp 750 triliun. Proses penghematan ini akan dilakukan dalam tiga tahap utama, dimulai dengan evaluasi anggaran oleh Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati. Tahap pertama telah berhasil menghasilkan penghematan sebesar Rp 300 triliun dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Dalam upaya pengelolaan anggaran, Prabowo telah mengalokasikan sebagian anggaran ke Danantara, lembaga investasi yang bertanggung jawab untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional, khususnya di sektor infrastruktur, energi, dan teknologi. Ahli digital, Anthony Leong, telah mengusulkan agar sebagian dana efisiensi tersebut diinvestasikan dalam Bitcoin. Ia menyoroti contoh El Salvador yang telah memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan devisa mereka dan mengajukan bahwa Indonesia juga dapat mengikuti langkah serupa untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut Anthony, saat ini total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.400 triliun, sementara harga Bitcoin pada 25 Februari 2025 sekitar USD 87.149 atau sekitar Rp1,41 miliar per BTC. Dengan asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS, alokasi anggaran sebesar Rp 300 triliun untuk membeli Bitcoin bisa menghasilkan sekitar 212.766 BTC. Anthony juga menyampaikan proyeksi bahwa jika harga Bitcoin mencapai Rp5 miliar per BTC, nilai investasi dapat meningkat menjadi Rp 1.063,83 triliun, menyumbang sekitar 12,66% dari total utang negara. Selain itu, jika harga Bitcoin mencapai Rp10 miliar per BTC, nilai investasi bahkan bisa mencapai Rp 2.127,66 triliun, yang cukup untuk menutupi 25,32% dari total utang negara, dan jika harga Bitcoin mencapai Rp 20 miliar per BTC, nilai investasi dapat mencapai Rp 4.255,32 triliun, hampir setengah dari total utang negara.