Mahkamah Agung Rusia telah mengambil peran penting dalam menentukan status hukum mata uang kripto dengan memberikan pengakuan resmi terhadap aset digital, termasuk kripto, sebagai properti untuk proses pidana. Terjadinya peningkatan kejahatan terkait mata uang digital telah mendorong Mahkamah Agung untuk terlibat dalam penyusunan inisiatif legislatif guna memperkuat kemampuan penegak hukum dalam menangani kejahatan yang melibatkan kripto.
Upaya sebelumnya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Rusia telah menghasilkan keputusan penting terkait penggunaan mata uang kripto dalam aktivitas ilegal. Pengadilan sebelumnya telah memutuskan bahwa konversi bitcoin menjadi rubel dapat dianggap sebagai pencucian uang jika mata uang digital tersebut diperoleh melalui aktivitas ilegal. Selain itu, keputusan pengadilan terkait WMZ sebagai objek hak sipil juga menjadi preseden penting dalam rangka perlakuan hukum terhadap aset digital di Rusia.
Menurut Ketua Mahkamah Agung, Irina Podnosova, peningkatan penggunaan mata uang digital dalam aktivitas kriminal menjadi alasan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan definisi hukum yang lebih jelas terhadap kripto. Dengan mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai properti, otoritas penegak hukum dapat lebih efektif dalam melacak, membekukan, dan menyita aset digital terlarang.
Dalam menghadapi semakin banyaknya negara yang berupaya mengatur ruang kripto, upaya legislatif yang dilakukan oleh Rusia menyoroti kebutuhan akan kejelasan hukum dalam keuangan digital. Setiap keputusan investasi terkait kripto tetap berada di tangan pembaca, namun langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung Rusia telah menjadi landasan penting dalam menentukan status hukum mata uang kripto di negara tersebut.
