Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan menunda proyek-proyek pembangunan jalan tol seperti tol puncak, tol kulonprogo-cilacap, dan ruas sirip tol trans sumatera, tindakan ini disambut baik oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Menurut Bambang Haryo, proyek-proyek tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena minimnya penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal dan logistik massal, dikarenakan tarif tol yang relatif mahal. Hal ini berbeda dengan masa pembangunan jalan tol di era Pak Harto dimana tarifnya sangat terjangkau sehingga banyak truk dan bis yang memanfaatkannya. Banyak jalan tol yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dengan penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal, logistik massal, dan transportasi pribadi hanya sebesar 2.5 persen dan 20 persen dibandingkan dengan jalan reguler nasional dan provinsi. Bambang Haryo menegaskan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol saat ini sudah tepat, karena masih diperlukan perawatan dan perbaikan jalan nasional dan provinsi. Dia juga menekankan pentingnya masyarakat dapat merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang layak, lebar, dan tanpa biaya seperti negara-negara di Asia Tenggara. Jumlah jalan tol di Indonesia sangat banyak dibandingkan Malaysia, namun panjang jalan tol di Malaysia jauh lebih besar dibanding jalan nasional mereka, dengan standarisasi keselamatan yang sama. Hal ini menunjukkan perlunya Pemerintah untuk fokus pada perawatan, perbaikan, dan penyempurnaan jalan reguler guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Presiden Prabowo Batalkan Proyek Tol: Analisis Bambang Haryo”
