Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara yang bebas korupsi adalah adanya hakim yang tidak bisa disuap. Dia menyatakan hal ini saat menelepon Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat berbicara dengan kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci negara yang makmur, berfungsi baik, dan bebas korupsi adalah adanya hakim yang tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisinya harus yang terbaik yang bisa kami berikan. Ini komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa meningkatkan kualitas hidup dan memastikan keamanan keuangan hakim harus menjadi prioritas.
“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim harus ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Tekad Prabowo untuk meningkatkan penghasilan hakim telah menjadi bagian visi jangka panjangnya untuk negara.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan keluhan mereka tentang tidak adanya kenaikan gaji dalam 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka.
Untuk hakim yang baru dilantik, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, seorang perwakilan hakim, merujuk kepada anak dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.
Rangga menyoroti bahwa gaji Rp 12 juta tersebut tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab hakim. Komitmen Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah disambut baik oleh hakim-hakim yang menanti perubahan positif yang telah dijanjikan saat ia menjabat. (RR)
