Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini merupakan komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam range,” jelas Sri Mulyani.
Menyangkut defisit APBN yang terus dijaga, hal tersebut juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 saat ini dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di era Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo,” ungkap Menkeu.
Thomas Djiwandono sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Hal itu tidak mungkin. Kami tetap berkomitmen terhadap target yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” katanya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan oleh pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam RAPBN 2025 nantinya.
“Pokoknya, kami berkomitmen pada target-target yang direncanakan oleh pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
