PRANALA.CO – Pemerintah Kota alias Pemkot Bontang menargetkan penurunan stunting hingga 14 persen. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bontang, pada hari Senin (27/05/2024) pagi di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Bontang.
Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, serta Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Bontang, Eddy Forestwanto.
Kegiatan ini didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, yang mendorong upaya konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.
Sekda yang akrab disapa Iin menyatakan bahwa Perpres tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Target kita jelas, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada Tahun 2024 atau di tahun ini,” ungkapnya.
Pada tahun 2021, Pemkot Bontang telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang telah dilaksanakan dalam rembug stunting tingkat kota.
Selain itu, pemerintah terus berupaya menjalin kolaborasi untuk mensinergikan program-program yang menyasar target percepatan penurunan stunting, seperti remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, baduta, dan balita.
Hasil pertemuan regional 1 menunjukkan beberapa poin penting, antara lain, pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting untuk meningkatkan cakupan balita yang ditimbang minimal 95 persen pada bulan Juni.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan intervensi serentak di berbagai daerah di Indonesia guna mencegah stunting sejak dini melalui program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.
Dalam dialog yang diselenggarakan oleh FMB9 IKP Kominfo secara daring di Jakarta, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengaku terus berupaya memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat.
Selain itu, Kemenkes juga akan memastikan bahwa ibu hamil yang bermasalah dengan gizi awal mendapatkan penanganan yang tepat di posyandu terdekat. Selain itu, juga dilakukan pengukuran dan penimbangan berat badan pada balita untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencapai target penurunan stunting yang telah ditetapkan pemerintah.
