Indonesia menginginkan menjadi negara yang kuat dan dihormati, tapi sampai saat ini masih belum mencapai tingkat kesejahteraan dan pembangunan yang diharapkan oleh para proklamator bangsa. Masih banyak ketimpangan ekonomi dan warga negara yang hidup dalam kemiskinan. Hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia.
Untuk mencapai cita-cita proklamator bangsa, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7% mulai tahun 2025.
Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menerapkan program-program jaring pengaman sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako, untuk membantu masyarakat yang paling miskin. Presiden Jokowi juga melarang ekspor bahan mentah dan melakukan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
Prestasi ekonomi yang solid juga telah dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, seperti peningkatan infrastruktur, penurunan tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, perkuatan reformasi birokrasi, dan peningkatan program kesejahteraan sosial.
Semua kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pelaksanaan dari Ekonomi Pancasila untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Dalam hal ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil melanjutkan dan memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya.
Dengan upaya kolektif dan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat sesuai dengan cita-cita proklamator bangsa.