Pemerintah telah memutuskan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, TNI dan Polri sebesar 8% mulai tahun depan. Kenaikan tahun depan ini lebih besar dibandingkan kenaikan upah minimum provinsi di Tanah Air yang tertinggi sebesar 7,5%.
Untuk kenaikan gaji ASN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran sebanyak Rp 52 triliun pada 2024. Anggaran tersebut disiapkan menyusul rencana pemerintah menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara, termasuk pegawai negeri sipil TNI dan Polri.
“Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 52 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip Senin (20/11/2023).
Beda kenaikan tersebut, menurut Sri Mulyani, karena pensiunan tidak menerima tunjangan kinerja (tukin). Sri Mulyani mengatakan anggaran yang disiapkan untuk kebijakan tersebut yakni sebesar Rp 9,4 untuk ASN pemerintah pusat, Rp 25,8 triliun untuk ASN pemerintah daerah, dan pensiunan sebesar Rp 9,4 triliun.
Sementara itu, perhitungan UMP 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Dalam PP yang diterbitkan Presiden Jokowi 10 November 2023 lalu itu, penentuan UMP didapat dari perhitungan inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu). Indeks tertentu yang disimbolkan alpha ini memiliki rentan antara 0,1 sampai 0,3.
Dari catatan 28 provinsi yang telah menetapkan, DKI Jakarta hanya menaikkan UMP 2024 sebesar 3,6%. Namun, beberapa provinsi memilih menaikkan UMP 2024 lebih dari 5% seperti Maluku Utara yang naik 7,5% serta DI Yogyakarta dan Jawa Timur dengan persentase kenaikan masing-masing 7,27% dan 6,13%.
Adapun, UMP Maluku Utara tahun 2024 naik menjadi Rp 3.200.000 atau Rp 221.646.57 dengan persentase kenaikan 7,50%. Kenaikan ini disepakati dalam rapat dewan pengupahan dan diputuskan dalam Kepgub Maluku Utara Nomor 489/KPTS/MU/2023. Adapun pada 2023 lalu, nilai UMP Maluku Utara adalah Rp 2.976.720.
Sebagaimana diketahui, di Maluku Utara ini terdapat pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel sulfat milik Harita Nickel melalui unit bisnisnya PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL) yang merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari Trimegah Bangun Persada (NCKL).
Nikel sulfat merupakan bahan utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Operasi produksi nikel sulfat diketahui berkapasitas 240 ribu ton per tahun berada di kawasan operasional Harita Nickel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan UMP hanyalah perhitungan upah untuk pekerja baru dan lajang. Justru dengan adanya aturan baru ini menyelamatkan mereka dari upah murah.
“Kita perlu ingat lagi bahwa kebijakan UMP hanya untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Tujuan UMP adalah menjaga supaya para pekerja baru ini tidak terjebak dalam kemiskinan karena dibayar upah murah,” ungkap dia saat memberikan keterangan pers, Selasa seperti ditulis Rabu (22/11/2023).
Agar tak terjebak upah murah, pemerintah katanya hadir. Pemerintah memberikan perlindungan dengan memberikan formulasi baru perhitungan UMP dimana setiap tahun pasti mengalami kenaikan.
“Supaya dia terhindar dari upah murah maka pemerintah hadir membuat kebijakan yang dasarnya PP 51 pemerintah hadir untuk melindungi pekerja satu tahun ke bawah supaya tidak terjebak upah murah supaya tidak masuk dalam kemiskinan,” ujarnya.
