Serikat buruh meminta kenaikan upah minimum tahun 2024 sebesar 15%. Alasan buruh adalah karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan lainnya terlampau tinggi. Bahkan, KSPI menyebut, aksi demo akan terus digelar menuntut upah naik 15%, hingga berencana mogok nasional.
Menanggapi tuntutan buruh tersebut, pengusaha pun buka suara. Anggota Dewan Pengupahan Nasional Sarman Simanjorang meminta buruh realistis.
“Permintaan harus realistis juga, tidak mungkin menghitung sendiri untuk kebutuhannya sendiri kan artinya harus dilihat dari sisi kemampuan dunia usaha, itu dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi kemudian kondisi tenaga kerja di satu daerah itu harus dilihat dari aspek itu,” katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (17/11/2023).
Sarman mempertanyakan dasar tuntutan buruh karena seharusnya semua pihak harus berpegangan pada aturan atau regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan.
“Pengusaha juga punya hitung-hitungan sendiri dong, masing-masing punya hitungan sendiri, tetapi Pemerintah responsif pada dinamika makanya ada revisi PP 78/2015 jadi PP36/2021 lalu revisi PP 51/2023, semua demi mengakomodir untuk memastikan UMP naik tiap tahun, tapi sesuai kemampuan dunia usaha,” sebut Sarman.
“Jadi permintaan itu sah-sah aja 15-25%, tapi pengusaha tetap mengacu pada regulasi yang ada di mana PP51 ada hitungannya, formula ada disana, jadi mari hitung berdasarkan formula PP51/2023, itu dasar penetapan UMP yang sah mengikat dan secara hukum telah ditetapkan pemerintah,” lanjut Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu.
Sebelumnya kalangan buruh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat menyebut tuntutan kenaikan upah 15% oleh buruh itu karena situasi buruh yang terhimpit pandemi. Selama tiga tahun terakhir ini kondisi buruh kian terjepit oleh kenaikan harga pangan dan harga-harga lainnya. Karenanya, kenaikan upah sebesar 25% itu dirasa lebih ideal menutupi kebutuhan hidup buruh.
