KOMISI II DPRD Kaltim mempertanyakan kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim sehingga realisasi anggarannya masih di bawah 60 persen.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. “Saat rapat dengan Disperindagkop Kaltim, kami meminta penjelasan mengenai kendala anggaran yang tidak terserap,” ujar Sapto belum lama ini.
Sapto mengatakan bahwa data UMKM yang ada di Kaltim juga harus disinkronisasi dengan data dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim.
Sapto mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 12 miliar telah disiapkan untuk pembinaan UMKM. Oleh karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut terserap dengan baik dan sesuai sasaran.
“Data UMKM harus diperiksa terlebih dahulu. Data tersebut harus terintegrasi dengan data dari Dinsos. Kami harus memverifikasi kebenaran keberadaan usaha tersebut,” lanjut Sapto.
Tidak hanya itu, Sapto juga menilai bahwa Disperindagkop Kaltim belum menguraikan rencana kerja secara menyeluruh untuk tahun 2024 mendatang. Sapto mengetahui bahwa akan ada program pembangunan food station dan digitalisasi seluruh UMKM di Kaltim.
“Namun, yang perlu diingat adalah upaya optimalisasi nilai tambah dari bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka merancang dari awal hingga akhir untuk tahun 2025 agar terjadi modernisasi produk pangan menjadi kemasan,” tambah politisi dari Fraksi Golkar tersebut.
Sapto menegaskan bahwa Disperindagkop Kaltim harus memberikan penjelasan mengenai kendala saat ini. Pasalnya, serapan anggaran di UMKM masih jauh dari target.
“Di mana letak masalahnya, apakah pada SDM atau hal lain? Kita harus mencari masalahnya,” tambahnya.
Sapto juga meminta Disperindagkop Kaltim untuk mengoptimalkan program-programnya. Hal ini agar realisasi anggaran tercapai, terutama untuk UMKM yang perlu peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
“Keberadaan UMKM sangat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM stagnan, negara akan mengalami penurunan ekonomi,” tegasnya. (*)
