SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur diwakili oleh S. Roy Hendrayato, Tenaga Ahli Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menerima kunjungan kerja dari Pansus Raperda DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (23/23/2023).
Bertempat di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, kunjungan ini dilakukan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Pansus Raperda DPRD Kukar mengunjungi DPRD Kaltim untuk memperoleh masukan dalam perancangan Raperda tersebut.
Roy mengatakan bahwa pada prinsipnya, tenaga ahli dari Pansus Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mewakili Ketua Pansus dan anggota yang saat ini sedang dalam keadaan Reses.
Beliau menyambut baik pertanyaan apapun yang dapat kami jawab terutama dalam proses pembuatan Perda tersebut, mulai dari nol hingga akhir untuk mendapatkan nomor daerah.
Ia juga berharap agar apa yang telah dilakukam oleh DPRD Provinsi dalam membuat inisiatif Perda Pendidikan Penyelenggara Pancasila juga dapat diikuti oleh DPRD Kabupaten/Kota di Kaltim.
Terlebih saat ini, pemahaman mengenai Pancasila mulai mengendur di kalangan generasi muda.
“Kami memantau, semoga semua daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan Perda ini dengan baik, untuk kepentingan mengembangkan kembali Pancasila,” tutupnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Betaria Magdalena, juga mengakui bahwa setelah perancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Kukar selesai, pihaknya siap untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.
“Kami ingin segera menjadikannya Peraturan Daerah. Jika redaksi dan muatannya sudah sesuai, kami ingin segera disahkan dan setelah itu akan segera kami sosialisasikan supaya masyarakat memahami dan mengerti pentingnya Pancasila,” kata Betaria.
Semangat ini tidak tanpa alasan, karena Betaria dan anggota DPRD Kukar lainnya menginginkan generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun di tengah kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini. (ADS/DPRD KALTIM)
