Persatuan Guru Swasta (PGS) Bontang telah mengirimkan surat kepada wali kota, yang tertanggal pada tanggal 13 Oktober 2023. Ketua PGS Bontang, Baidlowi, menjelaskan bahwa terdapat empat poin yang diajukan dalam surat tersebut. Poin utamanya adalah permintaan kenaikan insentif untuk guru swasta, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP di seluruh Bontang.
Baidlowi menjelaskan, “Kami meminta kenaikan insentif karena kebutuhan kami sehari-hari semakin meningkat. Harga bahan pangan terus naik sedangkan pendapatan kami belum bertambah.” Selain itu, kondisi keuangan daerah saat ini tengah membaik setelah APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun. Namun, dalam kurun waktu 12 tahun, insentif untuk guru swasta tidak mengalami kenaikan. Di sisi lain, insentif untuk penggiat agama, pengurus RT, dan kader posyandu sudah naik.
Regulasi terkait pemberian insentif bagi guru swasta diatur dalam Perda9/2018. PGS meminta agar kenaikan insentif ini mencapai 50 persen. Jika permintaan ini disetujui, maka perubahan regulasi harus dicantumkan. Sebelumnya, aturan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah, sehingga ketika APBD turun, besaran insentif juga ikut turun.
Baidlowi juga menekankan bahwa jika permintaan tersebut disetujui, maka perubahan harus tercantum dalam Perda 9/2018. Juga harus dijelaskan berapa besar insentif setelah kenaikan. Ia merasa kecewa jika penyaluran kenaikan insentif ini tidak dapat dilakukan pada APBD Perubahan, sedangkan insentif untuk unsur lainnya sudah mulai.
Menurutnya, pemerintah kota tidak menghargai jasa para guru swasta, padahal selama ini mereka telah dengan setia mencerdaskan generasi bangsa. Data dari PGS menunjukkan bahwa jumlah guru honorer di sekolah swasta dari tingkat PAUD hingga SMP mencapai 1.452 orang.
Selain itu, PGS juga meminta agar diberikan seragam batik khas Bontang, mengembalikan bantuan keuangan untuk guru dan siswa tingkat SMA-SMK kepada pemerintah kota, serta bantuan laptop secara bertahap untuk setiap guru.
(*) Sumber : Google News
